Pendudukan Militer Jepang Di Indonesia

 Pendudukan Militer Jepang Di Indonesia

A.    Latar Belakang Jepang Menguasai Indonesia

1.      Modernisasi Jepang

Awalnya Jepang menganut sisitem isolasi yang menutup diri dari pengaruh bangsa-bangsa diluarnya. Namun pada tahun 1854, Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat berhasil meyakinkan penguasa Jepang ketika itu untuk menyetujui perjanjian Shimoda, Jepang kemudian menjadi Negara terbuka dan pelabuhan-pelabuhan di Jepang terbuka bagi perdagangan internasional.

Perkembangan Jepang semakin terarah setelah diadakannnya restorasi Meiji. Beberapa bidang yang yang tercakup dalam gerakan pembaharuan antara lain: bidang militer, pendidkan, perdagangan, dan industry. Di bidang militer Jepang menerapkan wajib militer bagi semua lapisan masyarakat. Untuk mendukung kebijakan tersebut Jepang membeli peralatan dan perlengkapan militer dari Negara-negara barat. Di bidang pendidikan, Jepang menerapkan peraturan wajib belajar bagi anak-anak. Di sekolah, ditanakan rasa cinta tanah air dan kaisar pada diri anak-anak Jepang. Di bidang perdangangan, Jepang memodernisasi pelabuhan dan perkapalannya. Di bidang industry, Jepang mendirikan banyak pabrik yang mendukung perekonomiannya. Jepang akhirnya bisa menghasilkan mesin-mesin persenjataan sendiri.

2.      Akibat Modernisasi Dan Politik Imperialisme Jepang

Seiring dengan perkembangan modernisasinya, Jepang juga mengalami berbagai dampak yang kemudian mengubah wajah Jepang menjadi sebuah Negara imperialis sama seperti Negara-negara barat. Perkembangan industry menyebabkan Jepang membutuhkan daerah lain sebagai daerah pemasok bahan baku. Selain itu pertumbuhan penduduk Jepang yang tidak seimbang dengan ketersedian lahan memaksa Jepang untuk menguasai daerah lain juga. Kenyatan itu diperkuat dengan modernisasi kekuatan militernya yang dianggap mampu menguasai Asia.

Dengan kebutuhan dan keyakinan tersebut Jepang kemudian memulai politik imperialismenya di Asia. Hal ini diawali dengan menginvasi daerah cina, seperti semenanjung Laou Tsung, pulau Taiwan, dan Korea. Jepang kemudian menginvansi Mnchuria yang memaksanya berhadapan dengan pasukan rusia. Gerakan invasi Jepang kemudian diarahkan untuk menguasai daerah-daerah di Asia Tenggara dan Pasifik yang kaya akan sumber daya alam.
 

Keberhasilan Jepang mengalahkan rusia ternyata mampu mengangkat semangat juang bangsa-bangsa terjajah di Asia untuk mengusir bangsa barat. Hal itu kemudian di gunakan oleh Jepang untuk memobilisasi kekuatan bangsa Asia dalam perang dunia II yang disebutnya perang Asia Timur Raya melawan bangsa barat. Perang Asia Timur Raya ini ditiupkan oleh Jepang sebagai perang bersama bangsa Asia dibawah pimpinan Jepang melawan bangsa penjajah. Dengan cara demikian gerkan invasi Jepang atas Asia dapat berjalan mulus dan berlangsung dalam waktu yang singkat.

3.      Pengaruh Modernisasi Jepang Di Asia Pasifik

Secara singkat pengaruh modernisasi Jepang di Asia Pasifik antara lain ditunjukkan oleh bangkitnya rasa nasionalisme bangsa-bangsa terjajah Asia untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Apalagi setelah Jepang membuktikan dapat mengalahkan bangsa Eropa, yakni rusia. Kenyataan itu membuka mata bangsa-bangsa Asia untuk juga dpat mengalahkan bangsa Eropa yang menjajahnya. Muncullah berbagai gerakan nasional di Asia seperi Budi Utomo di Indonesia.

Selain itu dengan semakin gencarnya gerakan invasi Jepang di Asia menyebabkan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki daerah jajahan di Asia seperti inggris dan belanda, merasa kuatir. Mereka melihat bagaimana pasukan Jepang yang disebut “pasukan kate” memiliki semangat juang yang tinggi untuk menguasai daerah. Bangsa-bangsa Eropa ini kemudian membentuk komando bersama yang disebut ABDACOM (American, British, Dutch, Australian Command) untuk menghadapi Jepang. Namun komando ini nyatanya tidak mampu membendung gerak invansi Jepang di Asia. Dimulailah imperialism Jepang.

Jepang menjadikan bangsa-bangsa di Asia sebagai tempat pemasaran sekaligus pemasok bahan mentah bagi industrinya. Produk-produk Jepang pun membanjiri Asia.

B.     Zaman Pendudukan Jepang Di Indonesia

1.      Masuknya Jepang Ke Wilayah Indonesia

Gerakan invansi Jepang di Indonesia dimulai dengan menguasai daerah-daerah strategis. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat untuk pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur. Pendaratan selanjutnya di Balikpapan, Samarinda, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Makasar, Minahasa, Bali, dan Ambon. Dari daerah-daerah ini Jepang mengepung pusat kekuatan Belanda di Jawa.

Gerakan pasukan Jepang ini diikuti dengan upaya propaganda yang kemudian dikenal dengan sebutan 3A (Nipon Cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, pemimpin Asia). Dengan propaganda seperti ini, Jepang berhasil menarik simpati masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang mengusir belanda yang telah berkuasa tiga abad lamanya.

Dalam waktu yang singkat, Jepang berhasil menguasai daerah-daerah strategis diluar Jawa dan kemudian mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragan untuk merebut Batavia (Jakarta) dan Bandung.

Belanda akhirnya tidak kuasa untuk mempertahnkan Indonesia dan menyerah pada tanggal 7 Maret 1942. Penyerahan kekuasaan dilakukan oleh Gubernur Jendral Ter Poorten kepada Letnan Jendral Hitoshi Imamura di Kalijati. Penyerahan tanpa syarat ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 9 Maret 1942. Sejak saat itu, Indonesia secara resmi dijajah oleh Jepang.

2.      Masa Penjajahan Jepang Di Indonesia

a. Pembagian Wilayah Militer

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia membagi wilayah administrative Indonesia atas tiga daerah militer yang masing-masing dipegang oleh Angkatan Darat (Rikugun) Dan Angkatan Laut (Kaigun). Ketiga daerah tersebut adalah:

·         Daerah Jawa Dan Madura dengan pusatnya di Batavia berada dibawah kendali Angkatan Darat Jepang (Tentara Keenambelas)

·         Daerah Sumatra Dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Di Singapura yang berada dibawah kendali Angkatan Darat Jepang (Tentara Keduapuluh Lima).

·         Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua yang berada dibawah kendali Angkatan Laut Jepang (Armada Selatan Kedua)

Ketiga wilayah militer Jepang di Indonesia ini berada di bawah komando panglima besar tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam.

Selain membagi Indonesia atas tiga wilayah militer, Jepang juga melakukan beberapa langkah untuk memperkuat posisinya di Indonesia. Di antaranya, menyangkut beberapa tokoh politik Indonesia. Dalam struktur pemerinthan Jepang di Indonesia seperti Husein Djajadiningrat, Sutardjo Kartohadikoesoemo, R.M Soerjo, Dan Prof. Soepomo. Pengngkatan ini dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia bagi kepentingan perang Jepang serta untuk membantu kebutuhannya akan pegawai.

b.      Susunan Pemerintahan Jepang

Susunan pemerintahan Jepang adala:

§  Gunshiereikan (panglima tentara Jepang) dijabat oleh hitoshi imamura

§  Gunseikan (kepala pemerintahan militer) dijabat oleh seizaburo okasaki

§  Gunseinbu (koordinator pemerintahan militer setempat) dijabat oleh semacam gubernur.

Pada setiap gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer. Mereka mendapat tugas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan, menanam kekuasaan, dan membentuk pemerintahan setempat.Jepang kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya telah dikirimkan, tetapi kapalnya tenggelam karena diserang oleh Sekutu dengan menggunakan terpedo. Oleh karena itu, dengan terpaksa diangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia.  Hal itu tentunya menguntungkan pihak Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan.Di Jawa Barat, pembesar militer Jepang menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota Dewan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk menciptakan suasana kerjasama yang baik. Gubernur Jawa Barat, Kolonel Matsui, didampingi oleh R. Pandu Suradiningrat sebagai wakil gubernur, sedangkan Atik Suardi diangkat sebagai pembantu wakil gubernur.Pada tanggal 19 April 1942, diangkat residen-residen berikut ini :

Ø  R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat di Banten (Serang)

Ø  R.A.A Surjadjajanegara di Bogor

Ø  R.A.A Wiranatakusuma di Priangan (Bandung)

Ø  Pangeran Ario Suriadi di Cirebon

Ø  R.A.A Surjo di Pekalongan

Ø  R.A.A Sudjiman Martadiredja Gandasubrata di Banyumas.

Di kota Batavia, sebelum namanya diubah menjadi Jakarta, H. Dahlan Abdullah diangkat sebagai kepala pemerintahan daerah kotapraja, sedangkan jabatan kepala polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko.Jepang juga mengeluarkan berbagai aturan. Dalam undang-undang No. 4 ditetapkan hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh dipasang pada hari-hari besardan hanya lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, yang boleh diperdengarkan. Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1942 ditetapkan harus menggunakan waktu (jam) Jepang. Mulai tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama Sumera. Tahun 1942, kalender Masehi sama dengan tahun 2602 Sumera. Demikian juga setiap tahun rakyat Indonesia diwajibkan untuk merayakan hariraya Tencosetsu¸ yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito. Pada bulan Agustus 1942 pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan pemerintahan. Hal itu tampak dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintahan syu dan tokubutsu syi. Didepan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo, Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943 memutuskan bahwa pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 1943 keluar pengumuman Saiko Syikikan tentang garis-garis besar rencana mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan negara. Pengikut sertaan bangsa Indonesia tersebut dimulai dengan pengangkatan Prof.Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A Surio masing-masing diangkat sebagai residen (syucokan) di Jakarta dan Bojonegoro. Selanjutnya, pengangkatan 7 penasehat bangsa Indonesia dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut sanyo dan dipilih untuk enam macam departemen (bu), yaitu berikut ini:

·         Ir. Soekarno untuk Somubu (Departemen Urusan Umum)

·         Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Naimubu-bunkyoku (Biro Pendidikan danKebudayaan Departemen Dalam Negeri)

·         Prof. Dr. Mr. Supomo untuk shihobu (Departemen Kehakiman)

·         Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Kotsubu (Departemen Lalu Lintas)

·         Mr. Muh. Yamin untuk Sendenbu (Departemen Propaganda)

Badan Pertimbangan Pusat atau Cuo Sangi In adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah tentang politik dan menyarankan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan militer.

3.      Organisasi - organisasi Politik (Sipil) Bentukan Jepang

a.      Gerakan Tiga A

Dengan nama Gerakan Tiga A tersebut merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon PemimpinAsia. Mr. Samsuddin sebagai ketuanya. Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja. Pemerintaha pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan Tiga A tidak cukup efektif dalam usahanya mengerahkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada bulan Desember 1942, telah direncanakan untuk membentuk organisasi baru. Organisasi baru itu dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lebih dikenal luas di kalangan rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut dikenal sebagai tokoh Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs.Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur.

b.      Poetera

Pada tanggal 1 Maret 1942, ia mengumumkan lahirnya gerakan baru yang bernama Poesat Tenaga Rakyat yang disingkat Poetera. Tujuannya untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imprelialisme Belanda. Bagi Jepang, tujuan pembentukan Poetera adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Sebelas macam yang ahrus dilakukan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan dasarnya. Diantaranya yang terpenting adalah :

Tugas untuk memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika, Inggris dan Belanda

1.      Mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya

2.      Memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang

3.      Mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang serta

4.      Tugas dalam bidang sosial-ekonomi

Pemimpin tertinggi Poetera adalah Ir. Soekarno, dibantu oleh Drs. Moh.Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur.

c.       Jawa Hokokai

 Tahun 1944, Panglima Tentara Keenam belas, Jenderal Kumakici Harada, menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Pimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan. Kegiatan-kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana digariskan dalam peraturan dasarnya adalah sebagai berikut:

1.      Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang

2.      Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semanga tpersaudaraan antar segala bangsa

3.      Memperkokoh pembelaan tanah air.

Anggota Jawa Hokokai minimal berusia 14 tahun, bangsa Jepang atau bangsa Indonesia, dan pegawai negeri atau kelompok profesi. Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yang anggota-anggotanya terdiri dari bermacam-macam Hokokai  sesuai dengan bidang profesinya. Guru-guru bergabung dalam wadah Kyoiku Hokokai (Kebaktian Para Pendidik) dan para dokter bergabung dalam wadah Izi Hokokai (Kebaktian Para Dokter). Selain itu, Jawa Hokokai juga mempunyai anggota-anggota istimewa yang terdiri atas Eujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan), Boei Engokai (Tata Usaha Pembantu Prajurit Peta dan Heiho) serta hokokai perusahaan.

 Jepang juga membentuk beberapa organisasi militer, seperti Keibodan ( barisan pebantu polisi), Seinendan (barisan pemuda), Dab Bui Giyugun (organisasi militer yang disebut tentar sukarela pembela tanah air atau PETA). Pembentukan organisasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga perang guna mempertahankan wilayah yang telah dikuasainya. Jepang juga memperkenalkan system baru yang disebut tonarigumi (rukun tetangga). Beberapa tonariguni ini digabungkan dalam ku (desa atau bagian kota). Pembentukan system seperti ini dimaksudkan untuk membangun pertahanan masyarakat secara gotong royong.

Selain memperkuat posisinya di Indonesia Jepang juga menguras kekayaan Indonesia. Jepang membentuk badan tertentu yang berfungsi sebagai penyalur atau pengumpul kekayaan Indonesia.badan-badan itu antara lain Jawa Hokokai dan romukyoku.jawa hokokai bertugas untuk  mengumpulkan dana bagi keperluan perang melawan sekutu. Dana itu dapat  berupa beras, ternak, logam, kayu jati dan segala perhiasan rakyat lainya melalui Romukyoku,. Jepang memeras tenag bangsa Indonesia untuk dipekkerjakan pada proyek-poyek seperti jalan raya, pelabuhan, dan lapangan udara.tenaga-tenaga kerja tersebut pada mulanya disebut pegawai negeri, tetapi pada perkebangannya dikenal dengan nama romusha yang artinya sedadu kerja. Jepang juga mengambil tenaga rakyat Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur (Jugun Lanfu) walaupun tidak secara formal dibentuk sebagai sebuah organisasi.

4.      Organisasi - organisasi Militer Bentukan Jepang

a)      Pada tanggal 9 Maret 1943 didirikan gerakan Seinendan (Barisan Pemuda). Pelantikannya dilakukan 29 April 1943, dengan anggota ± 3500 pemuda. Tujuannya untuk melatih dan mendidik para pemuda, agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Persyaratan untuk menjadi Seinendan adalah: pemuda berusia 14 - 23 tahun.

b)      Pembentukan Barisan Pelajar (Gokutai) untuk pelajar SD - SLTA

c)      Fujinkai (Barisan Wanita). Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas para wanita berusia 15 tahun ke atas

d)     Pembentukan Barisan Pembantu Polisi (Keibodan), dengan syarat yang lebih ringan dari Seinendan, usia yang diprioritaskan ± 23 - 25 tahun. Untuk Keibodan ini ada keharusan untuk setiap desa (Ku) yang memiliki pemuda dengan usia tersebut dan berbadan sehat wajib menjadi Keibodan. Sistem pengawasan Keibodan ini diserahkan pada Polisi Jepang. Ada beberapa istilah Keibodan sesuai dengan wilayah atau daerahnya seperti di Sumatera disebut dengan Bogodan sedangkan di daerah Angkatan Laut, khususnya di Kalimantan disebut dengan Borneo Konon Hokokudan dengan jumlah pasukan ± 28.000 orang.

e)      Pembentukan Barisan Pembantu Prajurit Jepang (Heiho) April 1943. Anggota Heiho adalah pemuda berusia ± 18 - 25 tahun, dengan pendidikan terendah SD. Mereka akan ditempatkan langsung pada angkatan perang Jepang (AL - AD). Walaupun berstatus pembantu prajurit tetapi mereka dilatih untuk mampu menggunakan senjata dan mengoperasikan meriam-meriam pertahanan udara. Bahkan saat perang semakin hebat mereka diikutsertakan bertempur ke front di Solomon dan tempat lain. Disinilah para pemuda kita mendapat tempat latihan militer yang sesungguhnya dengan kemampuan yang tinggi.

f)       Jibakutai (Barisan Berani Mati) Jibakutai dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Barisan ini rupanya mendapatkan inspirasi dari pilot Kamikaze yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan jalan menabrakkan pesawatnya kepada kapal perang musuh.

g)      Pembentukan Barisan Semi Militer khusus direkrut dari golongan Islam dengan nama : Hizbullah (Tentara Allah) diantaranya tokoh Otto Iskandinata dan Dr. Buntaran Martoatmojo

h)      Pembentukan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) tanggal 3 Oktober 1943 dilakukan atas permohonan Gatot Mangkuprojo kepada Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kumakichi Harada tanggal 7 September 1943. Melalui Osamu Seiri no. 44, Letjen Kumakici Harada kemudian mengatur pembentukan PETA, dengan Tangerang sebagai pusat pelatihannya dan dipimpin oleh Jenderal Yamagawa. Pembentukan PETA ini, Jepang bercermin dari Perancis saat menguasai Maroko dengan memanfaatkan pemuda Maroko sebagai tentara Perancis.

i)        Beberapa hari sesudah janji kemerdekaan (9 September 1944) dibentuk Benteng Perjuangan Jawa  (Jawa Sentotai) ini merupakan badan perjuangan dalam Jawa Hokokai, bahkan organisasi lainpun dibentuk seperti Barisan Pelopor ( Suisyintai) dipimpin langsung oleh Ir. Soekarno, Sudiro, RP. Suroso, Otto Iskandardinata dan Dr. Buntaran Martoatmojo.

5.      Kebijakan Ekonomi

Kebijakan Ekonomi Pendudukan Militer Jepang di Indonesia menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Karena itu kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah, serta manusia digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang.

Ketika kondisi politis dan militer Jepang semakin terdesak, pada tahun 1944 tuntutan kebutuhan pangan dan perang makin meningkat. Pemerintah Jepang mulai melancarkan kampanye pengerahan barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jawa Hokokai melalui Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), dan instansi pemerintah lainnya. Pengerahan bahan makanan ini dilakukan dengan cara penyerahan padi atau hasil panen lainnya kepada pemerintah. Dari jumlah hasil panen, rakyat hanya boleh memiliki 40 %, 30 % diserahkan kepada pemerintah, dan 30 % lagi diserahkan lumbung untuk persediaan bibit.

6.      Dalam Bidang Sosial

Dalam bidang sosial, Kebijakan Militer Jepang di Indonesia melakukan eksploitasi tenaga manusia dengan program Kinrohosi (kerja bakti). Melalui panitia pengarah tenaga kerja (Romokyokai) yang ada dalam Kinrohosi, penduduk desa (laki-laki) dikerahkan untuk membangun instalasi-intalasi militer dan pertahanan Jepang. Tenaga-tenaga yang dikerahkan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Romusha (Kerja Paksa). Mereka tidak saja dipekerjakan di dalam negeri, tetapi juga ada yang dikirim ke luar negeri, seperti, Thailand, Myanmar, Malaya, dan Vietnam. Dari dari totalnya yang mencapai 300.000 orang, yang kembali hanya 70.000 dalam kondisi yang mengenaskan,

Praktek eksploitasi/pengerahan sosial lainnya adalah dalam bentuk penipuan terhadap para gadis Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur (Junghun Ianfu). Mereka banyak ditempatkan dalam kamp-kamp militer di Solo, Semarang, Jakarta, Sumatera Barat, dan Kalimantan.

Kebijakan pemerintah Jepang di bidang sosial yang dapat dirasakan manfaatnya adalah pembentukan Tonarigami (RT), di mana satu RT terdiri dari ± 10 - 12 kepala keluarga. Pembentukan RT ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan memudahkan dalam mengorganisir kewajiban rakyat serta memudahkan pengawasan dari pemerintah desa.

C.    Reaksi Bangsa Indonesia Terhadap Pendudukan Jepang

Masuknya tentara Jepang di Indonesia pada tahun 1942 mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh nasionalis, seperti Ir.Soekarno dan Drs.Moh Hatta, bersedia bekerjasama dengan pemerintah Jepang meskipun pada pemerintahan belanda, mereka bersikap nonkooperatif. Faktor penyebab kerjasama itu adalah karena Jepang dianggap sebagai bangsa timur yang bangkit untuk pertama kali. Faktor lainnya adalah kemenangan kemenangan Jepang atas rusia tahun 1905, yang dipandang sebagai kemenangan Asia atas Eropa. Faktor lain yang mnyebabkan simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang adalah sikap Jepang yang sejak semula sudah membicarakan kemerdekaan bangsa Asia. Hal ini berbeda dengan sikap keras pemerintah belanda yang menolak kaum nasionalis agar Indonesia berparlemen. Jadi, kaum nasionalis yakin bahwa dari pihak belanda tidak dapat diharapakan apa-apa yang menyangkut kemerdekaan. Sebaliknya, dari Jepang harapan itu ada.

Pada zaman Hindia-Belanda, kaum nasionalis mendapat tekanan dari penguasa. Sebaliknya, pada masa pendudukan Jepang kaum nasionalis diajak bekerjasama dengan penguasa. Apalagi, secara berangsu-angsur pemerintahan militer Jepang membebaskan pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia yang sebelunya ditawan dan dibuang oleh pemerintah belanda. Mereka yang memperoleh kebebasan itu, antara lain Ir.Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Sultan Sjahrir. Untuk lebih menarik simpati rakyat Indonesia, pemerintah Jepang juga mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan bekerjasama dengan kaum nasionalis dan golongan agama. Hubungan kerjasama antar kaum nasionalis Indonesia dengan pihak Jepang dituankan dalam bentuk institusi. Untuk itu, dibentuklah suatu perhimpuanan pada bulan maret 1942 dengan nama gerakan 3A. sebagai ketuanya diangkat seorang Indonesia, yaitu mr.sjamsuddin yang dibantu oleh Sultan Pamuntjak dan Mohammad Shaleh. Organisasi itu dibentuk sebagai sarana untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu perjuangan Jepang dalam memenangi perang melawan sekutu.

Kenyataannya, gerakan 3A ini hanya berumur beberapa bulan. Hal itu disebabkan pemerintah pendudukan Jepang menganggap gerakan ini kurang efektif dalam usahanya enggerakkakn bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada desember 1942 direncanakan untuk membentuk sebuah organisasi baru.

Sehubungan dengan hal itu, segera dibentuk panitia pembentukan suatu organisasi rakyat yang dipimpin oleh Ir.Soekarno. pada tanggal 1 Maret 1942, diumumkan lahirnya suatu organisasi yang bernama Poesat Tenaga Ra’jat yang disingkat dengan nama POETERA. Organisasi ini dipimpin oleh Ir.Soekarno, Drs.Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kh Mas Mansyur. Keempat orang itu kemudian dikenal dengan sebutan empat serangkai. Disamping pemimpin bangsa Indonesia, poetera juga mempunyai penasehat orang Jepang. Penasehat tersebut adalah S. Mioshi, seorang mantan konsul Jepang di Jakarta; G. Taniguci, pemimpin surat kabar Toindo Nippon; Iciro Yamasaki, seorang pemimpin badan perdagangan; dan akiyama dari bank Yokohama.mereka semua pernah tinggal di Jakarta sebelum perang.

Tujuan poetera ini adalah memusatkan segara potensi rakyat Indonesia dalam rangka membantu perang (Jepang vs sekutu). Namun, oleh tokoh nasionalis organisasi ini digunakan unutk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang dirobohkan oleh imperialism belanda.

Selain dibidang propaganda, poetera juga mempunyai tugas di bidang social dan ekonomi. Poetera mempunyai tugas membina masyrakat dan memusatkan segara potensi rakyat Indonesia dalam rangka membantu perang Jepang.

Pada awal berdirinya, poetera mendapat sambutan yang luar biasa dari organisasi-organisasi massa yang ada, seperti dari persatuan guru Indonesia, perkumpulan pegawai pos, pengurus besar istri Indonesia, barisan beneng dan badan perantara pelajar-pelajar Indonesia (baperpi). Akan tetapi , dalam kegiatannya Jepang menganggap bahwa poetera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada Jepang. Oleh karena itu, pmerintah pendudukan Jepang membubarkan poetera dan membentuk organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat.

Pada tahun 1944 panglima tetara keenambelas, jendral kumakici harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Kenaktian yang dimaksud disini memiliki tiga dasar, yaitu:

1.      Mengorbankan diri

2.      Mempertebal persaudaraan

3.      Melaksanakan sesuatu dengan bukti

Ketiga hal itu dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sehubungan dengan semakin gawatnya perang.

Berbeda dengan poetera, Jawa Hokokai secara tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Dalam poetera pucuk pimpinan diserahkan kepada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Sementara itu, dalam Jawa Hokokai pucuk pimpinan dipegang lansung oleh gunseikan, kepala pemerintahan pendudukan Jepang. Persyaratan untuk menjadi anggota minimal 14 tahun yang berasal dari manapun.

Perkembangan organisasi Jawa Hokokai tidak jauh beda dengan POETERA. Namun, dalam usaha pengerahan barang-barang atau hasil tanaman, jawa hokokai memang berhasil. Bahkan pada pertengahan tahun 1945 semua kegiatan pemerintah dalam usaha pengerahan dilaksanakan oleh Jawa Hokokai. Potensi sosia-ekonomi masyarakat dimobilisasi melalui Jawa Hokokai untuk mencapai target yang ditentukan.

Di luar jawa, golongan nasionalis kurang mendapat tempat dalam system pemerintahan local. Di Sumatra misalnya,tidak terdapat sebuah organisasi yang merupakan wadah bagi golongan nasionalis. Baru pada maret 1945 konsesi politik diberikan kepada Sumatra dengan diizinkannya pembentukan Cuo Sangi In.

Pemerintah Jepang mengizinkan satu organisasi islam darizaman hindia-belanda yaitu Majelis Islam A’la Indonesia tetap berdiri. Sebagai organisasi islam tunggal, maka mendapat simpati yang besar dari kalangan umat islam waktu itu. Namun pada oktober 1943 akirnya orgnisasi ini dibubarkan karena dirasa tidak efektif untuk menggalang dukungan dari umat islam. Sebagai gantinya pemerintah Jepang membentuk Majelis Syuro Moeslimin Indonesia (masyumi) yang disahkan oleh gunseikan pada 23 November 1943. Masyumi dipimpin oleh K.H Hasjim Asj’ari juga dibantu oleh beberapa pengurus lainnya. K.H Hasjim Asj’ari diangkat menjadi penasehat gunseikan. Didalm badan-badan seperti Cuo Sangi In, tokoh-tokoh islam juga duduk sebagai anggota. Padahal dalam pemerintahan belanda, dibadan legislative yang terdiri dari 60 anggota hanya ada satu orang yag mewakili golongan islam.

Walaupun diberi keleluasaan bergerak, tidak berarti bahwa golongan islam selalu menurut pada kepentingan pemerintah Jepang. Hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam, ditentang dan dilawan. Tercatat pemberontakan yang dilakukan golongan islam pernah terjadi di Singaparna, Indramayu, Tasikmalaya Dan Aceh.

Beberapa tokoh nasional seperti Amir Syarifudin, Sultan Syahrir, Sukarni, Adam Malik, dan Ahmad Subardjo secara intensif melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan bebagai kemungkinan merebut kemerdekaan. Mereka menjalin hubungan secara rahasia dengan berbagai tokoh pergerakan seperti Soekarno dan Moh.Hatta.

D.    Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang

Buruknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di beberapa tempat seperti:

1.      Aceh, pada tahun 1942 terjadi pemberontakan di Cot Plieng, Lhok Sumawe dibawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat dipadamkan. Namun dua tahun kemudian muncul lagi pemberontakan di meureu dibawah pimpinan Teuku Hamid dan juga dapat dipadamkan.

2.      Karang Ampel, Sindang (Kabupaten Indramayu) pada tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan kawan-kawan, namun perlawanan ini dapat ditindas oleh Jepang dengan sangat kejam.

3.      Sukamah ( Kabupaten Tasikmalaya) pada tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Zaenal Mustafa. Dalam perlawanan ini Zaenal Mustafa membunuh kaki tangan Jepang. Dengan kenyataan ini Jepang kemudian melakukan pembalasan yang luar biasa dan melakukan pembunuhan masal terhadap rakyat.

4.      Blitar, pada tanggal 14 februari1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah pimpinan Supriyadi. Dalam memimpin pemberontakan ini Supriyadi tidak sendirian tetapi dibantu oleh teman-temannya seperti Dr.Ismail,Mudari, Suwondo. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di blitar dibinasakan. Pemberontakan heroic itu benar-benar mengejutkan Jepang, terlebih lagi pada saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan dadalam perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan supriyadi, namun pasukan supriyadi tetap melakukan aksinya. Jepang tidak kehabisan akal, ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar pemberontak menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut ternyata berhasil dan berakibat banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan berhasil dan akibanya banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman Jepang dan beberapa orang dijatuhi hukuman mati seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping itu, ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang.

Secara umum dapat dikataan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia tidak dapat diterima. Jepsng juga sempat mengadakan pembunuhan secara besar-besaran terhadap rakyat dari lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri dan lari ke pulau jawa.

Setelah kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Jepang pada setiap peperangannya dalam perang pasifik, akhirnya pada tanggal 14 agustus 1945 Jepang menyerah kepada pasukan sekutu.

E.     Akhir Kekuasaan Jepang Di Indonesia

Menjelang berakhirnya tahun 1944, posisi Jepang semakin terjepit akibat kekalahan-kekalahan yang dialami dalam setiap medan pertempuran melawan Sekutu. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya, Perdana Menteri Koiso mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang Parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai bukti dan tindak lanjut janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada (pemimpin militer di Jawa) mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan ketuanya Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat. BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan negara Indonesia, misalnya saja hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik.

            BPUPKI ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangan berikutnya, BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini diresmikan sesuai dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang panglima tentara umum selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu, diadakanlah pertemuan antara Soekarno, M. Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi di Dalat. Di dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda. Akan tetapi, setelah mendengar berita penyerahan tanpa syarat Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, kemerdekaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia terwujud bukan atas nama PPKI, melainkan atas nama Bangsa Indonesia itu sendiri.

F.     Dampak Penduukan Jepang Bagi Bangsa Indonesia

Ø  Bidang Politik

Sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi, baik yang bersifat politik maupun yang bersifat social, ekonomi, dan agama. Organisasi itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan Jepang, sehingga kehidupan politik pada masa itu diatur oleh pemerintah Jepang. Walaupun masih terdapat beberapa organisasi politik yang terus berjuang menentang pendudukan Jepang di Indonesia.

Ø  Bidang Ekonomi

Pendudukan Jepang atas wilayah Indonesia sebagai Negara imperialis, tidak jauh beda dengan Negara-negara imperialis lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi yaitu mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan-bahan mentah dan bahan baku industry serta mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang.

Ø  Bidang Pendidikan

            Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan pada masa hindia belanda. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Disamping itu, bahasa Indonesia digunakan Sebagai bahasa perantara pada sekolah-sekolah serta penggunaan nama-nama diindonesiakan. Namun tujuan Jepang mengembangkan pendidikan yang luas pada bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan mendapatkan bantuan dari rakyat indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya pada perang pasifik.

Ø  Bidang Kebudayaan

 Dibidang kebudayaan pemerintah Jepang mendirikan sebuah pusat kebudayaan pada 1 april 1943. Pusat kebudayaan itu bernama keimin bunkei shidoso. Pusat kebudayaan itu dipakaisebagai sarana untuk menanamkan dan menyebarkan kesenian serta kebudayaan Jepang bagi bangsa Indonesia. Sekolah itu juga dipakai untuk mengarahkan agar karya-karya seniman seperti roamn, sajak, lagu, lukisan, sandiwara, dan film tidak menyimpang dari tujuan Jepang dan dijadikan alat propaganda pemerintah Jepang.

Karya satra yang mendukung politik 3A atau yang sejenis dibiarkan tumbuh, seperti tjinta tanah air  karangan nur sutan iskandar,  palawidja  karangan karim halim dan angin fudji  karangan usmar ismail.karya-karya tersebut adalah yang sejalan dengan propaganda Jepang, yakni untuk kepentingan Asia Timur Raya.

Ø  Bidabng Social

Selama pemerintahan Jepang seluruh kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Kehidupan social-ekonomi rakyat Indonesia sangat memprihatinkan. Seluruh kekayaan rakyat dikuras habis. Selain iu berbagai pungutan dan pajak juga masuk.

Untuk membangun sarana dan prasarana perang seperti jalan-jalan, kubu-kubu pertahanan, dan lapangan udara, Jepang mengambil banyak tenaga kasar dari berbagai daerah di Indonesia. Tenaga-tenaga kerja tersebut disebut Romusha. Pengerahan tenaga romusha ini membawa akibat lebih jauh pada struktur social masyarakat Indonesia. Banyak tenaga-tenaga muda menghilang dari desanya karena takut akan diambil sebagai romusha. Sebagai akibatnya yang tiggal di desa hanyalah kaum wanita, anak-anak, dan laki-laki cacat.

Ø  Bidang Birokrasi

Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer yaitu dari angkatan darat (rikugun) dan angkatan laut (kaigun). Dengan demikian system pemerintahan atas wilayah diatur atas aturan militer. Dengan hilangnya orang belanda dipeerintahan maka orang-orang Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting yann sebelumnya hanyabisa dipegang oleh orang belanda. Termasuk jabatan gubernur dan walikota dibeberapa daerah, tetapi pelaksanaannya masih dibawah pengawasan militer Jepang. Pengalaman penerapan birokrasi di jawa dan Sumatra lebih banyak daripada di tempat-tempat lain. Kemudian penerapan birokrasi di daerah pengawasan angkatan laut Jepang agak buruk.

Ø  Bidang Militer

Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia memiliki arti penting, khususnya dalam bidang militer. Para pemuda bangsa Indonesia diberikan pendidikan militer melalui organisasi peta. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam peta inilah yang nantinya menjafi inti kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya.