INSTITUSI manakah yang lebih cepat melakukan reformasi, TNI atau Polri? John Haseman, seorang purnawirawan kolonel AD, Amerika Serikat yang menulis buku The US-Indonesia Security Relationship: The Next Steps, menyebut Polri. Tapi, pengamat lain justru menyebut membanggakan TNI yang sukses melakukan percepatan reformasi di tubuhnya.

Diskusi mengenai reformasi kedua institusi itu mengemuka dalam peluncuran buku John Haseman itu berlangsung di Gedung LIPI Widya Graha Jakarta, Selasa (24/3) kemarin. Hadir antara lain Menhan Juwono Sudarsono, pengamat LIPI, Ikrar Nusa Bakti; Penasihat Khusus Presiden Agus Wijoyo.

Kesetaraan gender di lingkungan Polri dengan banyaknya anggota Polwan dan semakin transparannya Polri dalam mengungkapkan anggotanya yang melakukan pelanggaran menjadikan Polri dianggap lebih terbuka, tutur Haseman.

Disamping itu, dia menambahkan, pola rekrutmen anggota kepolisian relatif lebih transparan ketimbang TNI, mereka mempublikasikan di media massa, LSM dan masyarakat umum dan melibatkan penguji kesehatan dari dokter-dokter umum rumah sakit.
Menurutnya, salah satu pendorong percepatan reformasi di tubuh Polri adalah karena bantuan luar negeri dalam urusan keamanan kebanyakan diserahkan kepada Polri.

Dalam bukunya, selama tahun 2000-2005 Polri mendapatkan bantuan sekitar sepuluh juta dolar AS dari negara asing. Karena donor dari negara-negara Barat masih enggan untuk memberi bantuan dan melatih anggota TNI karena keterlibatannya dalam peristiwa 1999 di Timor Timur.

Namun kesimpulan itu ditolak oleh peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti yang turut memberi pemaparan pada acara tersebut. Bagi saya justru TNI yang lebih banyak melakukan percepatan dalam mereformasi dirinya, data-data tersebut banyak sekali ditemukan melalui beberapa buku yang menyoroti proses reformasi di institusinya.

Sementara Agus Wijoyo menilai buku ini tidak bertujuan untuk mengkritik TNI melainkan mengungkapkan kondisi yang ada di tubuh TNI. Tapi dia yakin saat ini TNI jauh lebih professional karena telah dikontrol oleh sistem demokrasi, katanya.

Menyoal hubungan keamanan antara Indonesia dan AS, Haseman mendasarkan pada momentum dicabutnya embargo peralatan militer dari AS ke Indonesia tahun 2005. Saat itulah pandangan AS tentang Indonesia berubah drastis.
Pentingnya posisi Indonesia tidak saja lokasi strategisnya sebagai lalu-lintas perdagangan internasional melainkan kapasitasnya dalam mempromosikan Islam yang moderat dan sebagai teladan demokrasi di antara negara-negara berkembang.

Pandangan AS atas pentingnya Indonesia semakin nyata dalam pemerintahan Obama, khususnya setelah kunjungan Menlu Hillary Clinton ke Jakarta beberapa waktu lalu. Dari pihak Indonesia, menyodorkan pola kerjasama strategis baru, namun dari pihak AS justru menawarkan lebih dari itu, yaitu pola kerja sama konprehensif yang menyangkut semua bidang termasuk pertahanan.

AS dan Indonesia memiliki kesamaan kepentingan dalam hal keamanan, diantaranya menyangkut keamanan regional ASEAN, upaya demokratisasi, mengatasi teror di laut dan menjaga sumber alam.
Dalam kesempatan itu penulis lainnya Eduardo Lachia menyoroti suksesnya penjagaan kawasan Selat Malaka yang dilakukan oleh tiga negara, Malaysia, Singapura dan Indonesia, meski keberadaan perompak di kawasan itu sekarang pindah ke kawasan Somalia.

AS sangat berkepentingan terhadap keamanan Selat Malaka, karena menjadi lalu lintas kapal pengangkutnya. Dalam hal ini AS membantu memberikan sarana dan dana bagi Indonesia untuk menjaga keamanan kawasa itu. Berbeda dengan Malaysia, karena mereka merasa sudah mampu untuk melengkapi peralatan penjagaan di Selat Malaka.
Dari kerja sama itu, Indonesia mendapatkan keuntungan karena berhasil menekan angka illegal logging yang biasanya diselundupkan ke Singapura.

Buku yang ditulis sejak dua tahun tersebut merekomendasikan kepada Pemerintah AS agar melanjutkan kembali program pendidikan kepada TNI agar bisa terjalin hubungan yang lebih dekat antara tentara AS dan Indonesia. Disamping harus terus diupayakan koordinasi yang lebih dekat diantara pejabat tinggi AS dan Indonesia. Menjadi tugas Indonesia adalah dengan merespon untuk melakukan perubahan. (cr-11)