RI Butuh Pangkalan Militer di Papua, Sikapi AS - Australia.

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengumumkan kerjasamanya dengan Australia untuk membangun sebuah pangkalan militer yang akan diletakkan di kawasan di Papua Nugini. Amerika juga sekaligus mengadakan kerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.

Menanggapi langkah Negara Paman Sam tersebut, Pengamat Militer dan Pertahanan Indonesia Muradi mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa itu bukan sebuah kabar baik. Oleh sebab itu, Indonesia pun disebutnya harus menyikapi dengan membangun fasilitas serupa di Papua.

"Dari segi pertahanan keamanan dengan membangun pangkalan militer jangan dianggap membangun sebagai perkawanan. Itu salah. Itu dianggap sebagai kompetitor di bidang pertahanan dan keamanan," 

ntuk itu, Muradi mengusulkan agar Indonesia membangun pangkalan pertahanan serupa di sekitar pulau Papua yang merupakan wilayah Indonesia.

"Kita harus mempercepat proses pembangunan Membangun Mako Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) dan Mako Marinir supaya ada efek gentar," ujar Muradi.

Mike Pence. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Efek gentar atau efek deteren itu, kata dia, perlu dibangun sebagai pesan untuk negara-negara lain terkait kedaulatan Indonesia.

Pembangunan pangkalan militer ini dilakukan agar negara lain tidak semena-mena dengan Indonesia. Papua diharapkan bisa menjadi basis pertahanan dan militer Indonesia ke depan.

"Logikanya kalau bukan sebagai musuh minimal kompetitor dan minimal kita waspada," ujar Muradi.

Pengajar di lingkungan Universitas Padjadjaran itu mengatakan dalam sejumlah buku pertahanan dan keamanan Australia, Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap sebagai ancaman. Atas dasar itu, kata Muradi, tidak heran ketika Australia membangun pangkalan militer di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia.

"Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama China. Jadi memang kalau membangun [pangkalan militer] itu bukan hal yang baru. Situasi ini sudah kita prediksi jauh hari," ujar Muradi.

Sejauh ini, Muradi bilang, Indonesia belum melakukan tindakan signifikan mengantisipasi pergerakan militer dari negara lain. Padahal, negara lain Seperti Singapura secara gamblang menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi ancaman.

"Singapura jelas-jelas mereka itu terancam, bisa terlihat dari pernyataanya soal negara yang perlu diperhitungkan adalah negara dengan mayoritas Islam terbesar yang mana Indonesia. Dalam hal ini minimal kita merumuskan ancaman dari luar seperti apa," ujar dia.

Sebelumnya, Wapres AS Mike Pence pada Sabtu (17/11) mengumumkan kesepakatan negaranya dan Australia untuk membangun pangkalan laut di Papua Nugini, juga bekerja sama dengan pemerintahan negara tersebut.

"Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik," kata Pence dikutip dari AFP (17/11).

Dikutip dari kantor berita yang sama, gerakan AS itu dilihat sebagai bentuk 'pergerakan' atas pengaruh China di kawasan Pasifik.

Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.